Pencarian

 

Login Form



Support Online

 

Admin 1

Admin 2

Jajak Pendapat

Tujuan Anda Mengunjungi Website ?
 
Facebook Image

 

Home Pengembangan Kapasitas Pimpinan Kadinkes Perundangan
Indonesian
Powered by OrdaSoft!
Kumpulan Materi Perundangan Undangan dalam Kesehatan PDF Print E-mail
Friday, 25 May 2012 18:26

Filosofi | Bagan Proses Pelatihan | Modul E-Learning | Modul Softskill | Perundangan

Deskripsi singkat

Berbeda dengan sentralisasi, desentralisasi dirancang untuk mencerminkan karakteristik, masalah, dan kebutuhan daerah dalam region yang berbeda.

Secara teoritik, desentralisasi atau kemudian diartikan sebagai otonomi adalah sejauh mana kewenangan pemerintah (baca: pemerintah pusat) dilimpahkan kepada masyarakat lokal dalam menentukan arah kebijakan publik pada suatu region (daerah).

Secara normatif kemudian, UU Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan corak baru desentralisasi, yaitu peletakan suatu prinsip otonomi kepada kabupaten/kota dengan model penyerahan kepada prinsip pengakuan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat. Dengan menggeser tujuan dari structural effiency model kepada local democratic model. Focus pemberian otonomi bergerak kepada demokratisasi pemerintahan lokal, strong executive system kepada strong legislative system, pembiayaan dari function follow money menjadi money follow functions.

Secara sosiologis kemudian, jika kita kemudian kaji lebih mendalam tentang corak masyarakat Indonesia maka dapat digambarkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multi ras, suku, dan golongan. Ini ditandai dengan adanya fakta sejarah bahwa sebelum terbentuknya Indonesia seperti sekarang ini, wilayah yang dulunya dikenal dengan Nusantara terdiri atas kerajaan, kesultanan, kelompok masyarakat adat yang beragam. Fakta-fakta inilah yang kemudian menjadikan dasar bagi adanya pembentukan dan pengembangan daerah.

Secara Yuridis kemudian, pemerintah mulai menerbitkan sejumlah pengaturan mengenai pemerintahan daerah. Dengan dimulai dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah pada tanggal 23 November 1945, sebagai langkah awal membantu gubernur dalam menjalankan fungsi legislastif. Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus 1945, pemerintah telah membagi daerah menjadi 8 (delapan) daerah provinsi.

Dari rangkaian sejarah panjang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia semenjak tahun 1945 sampai dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004, “pemberian otonomi” masih berjalan “tertatih-tatih”, dalam artian bahwa pola hubungan pusat dan daerah semenjak kemerdekaan masih terus menerus diperbaiki. Tataran konsep seringkali tidak seindah pelaksanaannya. Untuk sector kesehatan, masih banyak aturan kesehatan yang belum mengatur semua aspek baik sarana, tenaga, pembiayaan dan komoditi kesehatan. Namun dengan konsep pembagian kewenangan yang diatur dalam PP No. 38/2007, daerah semakin jelas dalam menterjemahkan aturan-aturan bidang kesehatan yang ada. Keleluasaan daerah dalam mendefinisikan aturan tersebut tetap harus didasari oleh aturan yang lebih tinggi.

Tujuan pembelajaran

1. Tujuan pembelajaran umum

Peserta mampu memahami dan mencermati regulasi bidang kesehatan.

2. Tujuan pembelajaran khusus

Peserta mampu memahami aturan-aturan hukum sebagai aturan pelaksana dalam Desentralisasi bidang kesehatan.

Kumpulan materi perundang-undangan dalam sektor kesehatan:
Undang-undang

Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri:

  • Peraturan Menteri Kesehatan
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri
  • Peraturan Menteri lainnya

Keputusan Menteri Kesehatan
Lain-lain

 

Artikel Terbaru

Sering Dibaca


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.